Share Yuk

AHY: Banyak Kebijakan Aneh dan Ugal-ugalan, Dampaknya Ditanggung Rakyat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini. Kebijakan itu, menurut dia, tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang harus menanggung beban berat. "Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke (bagaimana nanti), harusnya engke kumaha (nanti bagaimana)," kata AHY saat berpidato dalam acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022) dikutip dari YouTube Partai Demokrat. "Terserah aja deh pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silakan. Masa begitu?" tuturnya. AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat. Ini diperparah dengan terus meroketnya harga bahan-bahan pokok. Padahal, menurut AHY, rakyat kecil semestinya tidak boleh m...

Dari TGUPP hingga Jalur Sepeda, Ini "Warisan" Anies yang Dihapus Heru Budi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tercatat tidak meneruskan sejumlah program peninggalan gubernur pendahulunya, Anies Baswedan. Salah satu program "warisan" Anies Baswedan yang sudah pasti ditinggalkan oleh Heru Budi adalah membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Sejak hari pertama dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10/2022), Heru Budi menegaskan, dirinya akan memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, bukan membentuk TGUPP. Selain memaksimalkan kinerja para SKPD Pemprov DKI, Heru juga akan mengoptimalisasi fungsi dari asisten pemerintahan, tenaga ahli, dan asisten ahli. "TGUPP, semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," tegas Heru. Di rezim Anies, keberadaan TGUPP dengan anggota yang mencapai lebih dari 70 orang kerap dikritik oleh DPRD DKI Jakarta karena dinila...

Anies Baswedan Tak Mau Buru-buru Tentukan Cawapres Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden dalam pemilu presiden (pilpres) 2024 mendatang. Sampai sekarang, Anies belum mendapatkan wakil presiden. Dia mengaku proses pemilihan wakil presiden masih lama dan tak mau buru-buru. "Masih September atau Oktober tahun depan, masih panjang. Yang bikin pembicaraan ini ramai kan media," kata dia, Rabu (16/11/2022). Dia menegaskan bahwa calon wakil presiden yang mendampinginya harus memiliki 3 kriteria utama, pertama adalah berkontribusi pada pemenangan. Kedua, berkontribusi pada stabilitas dukungan partai-partai, dan yang ketiga adalah membantu untuk efektivitas pemerintahan. "Tiga itu saja. Jadi nanti sambil jalan kita lihat mana yang paling pas, sekarang masih terlalu buru-buru untuk menentukan," jelas Anies. Terkait banyaknya usulan dari pihak-pihak pendukungnya, menurut dia hal yang wajar dan wujud demokrasi di Indonesia. "T...

Anies Baswedan Terus Galang Kekuatan, Temui Petinggi PKS, NasDem dan Demokrat di Bali Terus melakukan penggalangan kekuatan, itulah yang dilakukan Calon Presiden 2024 dari Partai NasDem, Anies Baswedan, yakni bertemu dengan tiga kader partai politik calon anggota Koalisi Perubahan. Tiga parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Demokrat. "Memang benar parpol-parpol calon mitra Koalisi Perubahan bertemu dengan Mas Anies Baswedan di Bali," ujar Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Senin (14/11/2022). Menurut dia hadir dalam pertemuan itu para petinggi dan punggawa Partai Demokrat, NasDem, dan PKS di tingkat Provinsi Bali. Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan, bertemu dengan tiga kader partai politik calon anggota Koalisi Perubahan di Bali, Minggu (13/11/2022). Pertemuan ini berlangsung di salah satu hotel di kawasan Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2022) sore. Partai Demokrat diwakili o...

NasDem Targetkan Anies Ambil 50 Persen Suara Jabar di Pilpres 2024 Partai NasDem menargetkan Anies Baswedan meraih suara 50 persen dalam Pemilu Presiden 2024 di Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, target sebesar itu penting untuk mencapai kemenangan secara nasional. Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa mengatakan, target ini bukan tanpa dasar kuat. Hal tersebut dikarenakan kandidat presiden yang diusungnya dianggap pilihan tepat bagi sebagian besar warga tatar Parahyangan tersebut. "Kita buktikan Anies sebagai calon presiden yang didambakan warga Jawa Barat," katanya saat memimpin peringatan hari jadi ke-11 Partai NasDem tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jumat (11/11/2022). Bahkan, Saan meyakini calon presiden yang diusungnya memiliki ikatan batin yang kuat dengan masyarakat Jabar yang identik relijius. "Suasana kebatinan warga Jawa Barat sama dengan Partai NasDem dan sosok Pak Anies. Jadi klop, karena sosok capres k...

Ketum Nasdem Surya Paloh Singgung Akan Mundur Jadi Ketum Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, bakal meninggalkan posisi Ketum apabila partainya mengalami penurunan suara di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Surya Paloh juga menyatakan bakal mundur apabila kursi Nasdem di parlemen tidak bertambah. "Ini tolong dicatat. Jangankan menurun atau tidak lolos parlementary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satu pun itu artinya nahkoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem," ujar Surya Paloh saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

21 Kursi Kabinet dan 46 Jabatan di BUMN "Dikuasai" Eks Timses Jokowi hingga Relawan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sebanyak 21 kursi kekuasaan Kabinet Indonesia Maju diberikan kepada 21 pendukung Presiden Joko Widodo sepanjang 2019-2022. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai, model pemerintahan Presiden Jokowi mirip atau bahkan sama dengan model lawas, yakni membagi-bagikan kursi kekuasaan kepada para pendukungnya. Hal ini Kurnia sampaikan dalam konferensi pers Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Surplus Jargon Antikorupsi, Nihil Implementasi. “Berdasarkan catatan ICW setidaknya ada 21 kursi kekuasaan kabinet yang diberikan kepada para pendukung Pak Jokowi,” kata yang disiarkan di YouTube Sahabat ICW, Minggu (13/11/2022). Kurnia mencontohkan, salah satu pendukung Jokowi yang mendapatkan kursi kabinet adalah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Raja Juli masuk dalam daftar susunan tim kampanye nasional yang mengusu...

Rizky Noviyandi Achmad (31), pembunuh sadis putri kandung di Cluster Jatijajar Tapos, Depok, merupakan pegawai honorer Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Yang bersangkutan benar bekerja di Bappenda Kabupaten Bogor sebagai tenaga rekrutmen terhitung Februari 2019," ucap Staf Bagian Umum Kepegawaian Bappenda Kabupaten Bogor Itang, Rabu (2/11/2022). Atas kasus hukum yang menjeratnya, pelaku terkena sanksi administrasi pemutusan hubungan kerja dengan pemberhentian tidak hormat. "Setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Itang.  Sementara itu, Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar mengatakan pelaku juga pernah terjerat kasus narkoba. "(Pernah ditangkap) kasus lain, kasus narkoba," kata Imran di Polres Metro Depok, Rabu (2/11/2022). Hasil keterangan pelaku, yang bersangkutan mengaku sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu. Dia mengakui sempat memakai narkoba di malam sebelum p...