10 Jenis Surat Tanah Tak Lagi Berlaku Pekan Depan, Ini Cara dan Biaya Mengurus SHM

10 Jenis Surat Tanah Tak Lagi Berlaku Pekan Depan, Ini Cara dan Biaya Mengurus SHM

Mulai 2 Februari 2026, pemerintah secara resmi memberlakukan ketentuan baru terkait legalitas kepemilikan tanah. Sejumlah surat tanah lama yang selama ini masih digunakan masyarakat tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan sah, sehingga pemilik tanah diimbau segera mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, yang bertujuan memperkuat kepastian hukum, mencegah sengketa tanah, serta mendukung sistem pendaftaran tanah nasional yang lebih tertib dan modern.

📌 10 Jenis Surat Tanah yang Tidak Lagi Berlaku

Berikut dokumen kepemilikan tanah lama yang tidak lagi diakui sebagai bukti hukum utama mulai Februari 2026:

1. Letter C

2. Girik

3. Petok D

4. Pipil

5. Kekitir

6. Verponding

7. Erfpacht

8. Opstal

9. Gebruik

10. Bukti hak barat lainnya

Meski tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan, dokumen tersebut masih dapat digunakan sebagai data pendukung dalam proses pendaftaran tanah menjadi SHM.

🏛️ Tujuan Kebijakan

Kementerian ATR/BPN menegaskan, kebijakan ini bukan untuk merampas hak masyarakat, melainkan memastikan setiap bidang tanah memiliki kepastian hukum yang kuat dan terlindungi dari potensi konflik maupun praktik mafia tanah.

📄 Cara Mengurus Tanah Menjadi SHM

Masyarakat dapat mengajukan permohonan sertifikasi tanah ke kantor BPN setempat dengan menyiapkan dokumen berikut:

Surat tanah lama yang dilegalisir desa/kelurahan

KTP dan Kartu Keluarga pemilik

SPPT PBB terbaru

Surat keterangan riwayat tanah

Surat pernyataan penguasaan tanah

Minimal dua orang saksi

Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pengukuran tanah, penelitian data yuridis, pengumuman, hingga penerbitan SHM.

💰 Perkiraan Biaya Pengurusan SHM

Biaya pengurusan SHM bervariasi tergantung luas tanah, lokasi, dan kebijakan daerah. Umumnya meliputi:

Biaya pendaftaran

Biaya pengukuran tanah

Biaya administrasi BPN

Pajak atau retribusi daerah (jika ada)

Pemerintah menegaskan tidak ada tarif tunggal nasional, sehingga masyarakat disarankan menanyakan langsung ke kantor BPN setempat.

📍 Poin Penting yang Perlu Diketahui

Berlaku efektif mulai 2 Februari 2026

Surat tanah lama tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan utama

Tanah tidak otomatis disita negara meski belum bersertifikat

Pemilik tetap bisa mengurus SHM selama bukti penguasaan tanah jelas

Penutup Masyarakat yang masih menggunakan surat tanah lama disarankan tidak menunda pengurusan SHM, demi perlindungan hukum jangka panjang dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

👉 Apakah tanah Anda masih menggunakan surat lama? Silakan bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar.