SBY DAN PRABOWO SUBIANTO
Prabowo Subianto dan Susilo Bambang-Yudhoyono (SBY) satu angkatan di Akademi Militer. Sama-sama masuk 1970, namun lulus beda tahun: SBY lulus 1973 dan Prabowo 1974. Konon kedua tokoh ini memiliki persaingan baik semasa sekolah maupun setelahnya. Keduanya adalah menantu petinggi militer yang juga memiliki rivalitas: SBY menantu Sarwo Edhi, Prabowo menantu Soeharto.
Selain sama-sama menjadi petinggi militer, keduanya pun sama-sama menjadi presiden. Sebagai petinggi militer dan presiden, keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok.
SBY mengakhiri karir militernya dengan pangkat Letnan Jenderal karena diangkat sebagai menteri Pertambangan dan Energi sebelum menjadi Menkopolsoskam di era Abdurrahman Wahid. Berbeda dengan SBY yang berhenti dari karir militer karena masuk kabinet, Prabowo berakhir karir militernya secara tidak hormat karena ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) telah melanggar disiplin militer dan etika keprajuritan. Ini terkait dengan penculikan aktivis 1998. Dalam dokumen keputusan DKP yang bocor ke publik, termaktub keputusan bahwa Prabowo tidak layak untuk melanjutkan karir militer. Prabowo kemudian hengkang ke Yordania dan kembali ke tanah air beberapa tahun kemudian.
Perbedaan mencolok lainnya di militer adalah SBY menjadi salah satu pelopor reformasi militer. Sejak 1990, dia sudah bicara di forum internal maupun eksternal militer tentang pentingnya melakukan reformasi di tubuh angkatan bersenjata. Dia ingin agar tentara keluar dari ranah sipil dan politik. Dia kemudian menjadi penanggungjawab reformasi militer di Indonesia. Di tangannya, dia mendorong penghapusan dwi-fungsi ABRI dan mengakhiri fraksi ABRI di DPR/MPR. Reformasi ini juga menyangkut pemisahan TNI dan Polri. Tuntutan reformasi TNI yang belum dia selesaikan adalah tentang penghapusan Komando Teritorial.
Berkebalikan dengan SBY sebagai jenderal reformis, Prabowo justru muncul sebagai jenderal loyalis rezim diktator. Dia dikenal sebagai jenderang yang memiliki rekam jejak berdarah. Atas kasus pelanggaran HAM yang menyeret namanya, Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat mencekal Prabowo masuk Amerika Serikat. Dua kasus pelanggaran HAM yang menjeratnya adalah penculikan aktivis 1997-1998 dan kekerasan di Timor Leste sepanjang akhir 1970an dan 1980an.
Kedua petinggi militer Indonesia berbeda prinsip ini akhirnya menjadi presiden. SBY melanjutkan reformasi TNI dan menjaga demokrasi Indonesia. Sepanjang pemerintahannya (2005-2014), Indonesia masuk kategori fully free menurut Freedom House. Di tengah kebebasan politik yang relatif terjaga itu, ekonomi juga tumbuh secara meyakinkan sekitar 6 persen pertahun. Setelah pemerintahan SBY, baik capaian demokrasi maupun ekonomi tidak lagi menggembirakan, di 10 tahun pemerintahan Jokowi, ekonomi tumbuh rata-rata di bawah 5 persen pertahun. Di zaman Jokowi, kualitas demokrasi Indonesia juga terus memburuk dari tahun ke tahun.
Di masa Prabowo, demokrasi mengalami kemunduran tajam. Di rezim ini, tidak ada partai yang berperan sebagai oposisi. Semua dirangkul. Media massa kehilangan kritisisme. Ormas-ormas besar yang dulu menjadi jangkar masyarakat sipil tidak punya independensi. Akuntabilitas penyelenggeraan negara jatuh ke titik kritis karena tidak ada balance of power. Mekanisme checks and balances mandeg. V-Dem bahkan tidak lagi menempatkan Indonesia sebagai negara demokratis, mereka menyebut negara ini electoral autocracy.
Ketika SBY berusaha mendorong peningkatan profesionalisme tentara dengan mengeluarkannya dari urusan sosial dan sipil, Prabowo sebaliknya, dia membuka lapangan pekerjaan bagi para perwira di banyak ranah sipil. Prabowo bahkan membuat satuan baru di tubuh militer dengan nama Satuan Infanteri Teritorial Pembangunan. Bahkan Panglima TNI AD memerintahkan semua Kodim untuk beternak ayam untuk memenuhi pasokan dapur program makan siang.
Hari ini, perbedaan antara SBY dan Prabowo itu semakin terlihat.
Semasa berkuasa, SBY tidak menobatkan mertuanya jadi pahlawan nasional. Di zamannnya, besannya bahkan dipenjara untuk kasus korupsi aliran dana BI. Ketua partainya juga dipenjara untuk kasus korupsi. Sementara Prabowo, setahun pemerintahannya ditandai dengan penganugerahan pahlawan nasional pada Soeharto, mertuanya. Sebuah tindakan yang sangat tidak patut. Pada Agustus lalu, sejumlah orang dekatnya memberi penghargaan bintang mahaputera pada diri sendiri. Memalukan.


Posting Komentar